nusakini.com-- Pemerintah tengah menyiapkan beberapa regulasi dan instrumen kebijakan khusus demi memenuhi target pencapaian pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi sesuai yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Hal ini disampaikan langsung oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah ini ditempuh demi mengantisipasi semakin menepisnya ketersedian energi fosil yang masih menjadi penopang utama energi nasional. 

“95% suplai energi masih didominasi energi berbasis fosil seperti batubara, gas, dan minyak,” ungkap Luhut dalam the 15th World Renewable Energy Congress, Selasa (20/9). Sejalan dengan itu, konsumsi listrik nasional per kapita masih rendah hanya 910 kWh/kapita sehingga dibutuhkan kurang lebih 200 GW lagi. Selanjutnya, Luhut memaparkan latar belakang pentingnya pengembangan EBT sebagai penggerak laju perekonomian Indonesia di masa mendatang. 

Beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan guna menunjang pengembangan EBT, yakni mencampur 20% biodiesel di semua sektor dan 30% akan diterapkan di listrik. Kedua, menjanjikan feed-in tariff bagi EBT berpasitas kecil dan menyediakan subsidi listrik berbasis EBT yang dibeli oleh PLN. Tidak hanya itu, Pemerintah juga menyediakan instrument fiskal seperti pajak insentif. 

Selanjutnya, pentingnya kampanye energi secara masif dan kewajiban atas labeling untuk peralatan listrik untuk rumah tangga. Terakhir, memperkenalkan paket yang meningkatkan ekonomi berbagai kemudahan hal untuk melakukan bisnis di indonesia. 

Untuk diketahui, WREC merupakan forum pertemuan dua tahuanan para ilmuwan, pembuat kebijakan, pakar, pemimpin bisnis dan industri, organisasi masyarakat madani, operator, investor dan lembaga keuangan, organisasi donor internasional yang terlibat dalam upaya global untuk mendorong peningkatan pemanfaatan energi bersih dan terbarukan. 

Nampak hadir dalam acara tersebut Dirjen EBTKE, Rida Mulyana, Ketua Pelaksana, Herman Darnel Ibrahim, Ketua METI, Duta Besar New Zealand, Kanada, dan Itali serta perwakilan dari Kadin. (p/ab)